0
0
Tangerang (ANTARA) - Enam unit helikopter Mi-17 V5 buatan Rusia resmi memperkuat TNI Angkatan Darat.
Peresmian itu ditandai dengan penyerahan enam unit helikopter tersebut dari pihak Rusia kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.
Penyerahan enam unit helikopter di halaman Skuadron 21 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, Pondok Cabe itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Dubes Rusia untuk RI Alexander Ivanov.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia memang memfokuskan pengadaan alat utama sistem senjata multifungsi seperti helikopter Mi-17 yang dapat digunakan untuk Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.
"Geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau sekitar 17 ribu pulau, sangat memerlukan dukungan moda transportasi termasuk transportasi militer untuk menjangkau daerah-daerah yang tersebar itu, terutama daerah yang tidak bisa didarati pesawat besar maupun sedang," katanya.
Apalagi, tambah Purnomo, beragam ancaman non tradisional kini makin tersebar pula seperti terorisme, separatisme yang memerlukan penanganan berupa pengerahan pasukan ke wilayah sasaran dengan cepat.
Dalam Operasi Militer Selain Perang helikopter juga bisa digunakan untuk pemetaan wilayah bencana, mengangkut bantuan kemanusiaan dan mengungsikan warga di lokasi bencana.
"Jadi, dengan adanya helikopter ini sangat bermanfaat sekali," kata Menhan.
Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menambahkan keberadaan helikopter itu bisa digunakan pula untuk pengamanan perbatasan, baik untuk pemantauan, maupun pengerahan pasukan dan logistiknya.
"Helikopter ini juga bisa digunakan sebagi helikopter serbu dan angkut pasukan pada jumlah tertentu misalnya dalam rangka pengamanan perbatasan," katanya.
Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan Mi-17 memiliki daya angkut cukup besar.
"TNI Angkatan Darat menargetkan 18 unit Mi-17 yang bermarkas di Skuadron 31 Heli Serbu sehingga satu batalyon pasukan dapat diangkut dalam waktu bersamaan," tuturnya.
Ia menambahkan daya angkut Mi-17 lebih besar dibandingkan Helikopter jenis Bell yang hanya mampu mengangkut 1/3 dari kekuatan satu batalyon.
"Jadi helikopter ini sangat efektif apalagi TNI Angkatan Darat lebih banyak gelaran kekuatan di daerah perbatasan, daratan dan pegunungan," ujar Pramono.
Sementara itu Dubes Rusia untuk RI Alexander Ivanov mengatakan pengadaan helikopter Mi-17 itu menggunakan "state loan" yang diberikan Pemerintah Rusia kepada Indonesia.
"Besarnya `state loan` itu adalah 56 juta dolar AS dengan persyaratan yang sangat ringan dan menguntungkan Indonesia mengingat Indonesia merupakan mitra yang baik," katanya.
Enam helikopter Mi-17 V5 akan ditempatkan di Skuadron Udara Serbu Pusperbad Semarang.
Peresmian itu ditandai dengan penyerahan enam unit helikopter tersebut dari pihak Rusia kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.
Penyerahan enam unit helikopter di halaman Skuadron 21 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, Pondok Cabe itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Dubes Rusia untuk RI Alexander Ivanov.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia memang memfokuskan pengadaan alat utama sistem senjata multifungsi seperti helikopter Mi-17 yang dapat digunakan untuk Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.
"Geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau sekitar 17 ribu pulau, sangat memerlukan dukungan moda transportasi termasuk transportasi militer untuk menjangkau daerah-daerah yang tersebar itu, terutama daerah yang tidak bisa didarati pesawat besar maupun sedang," katanya.
Apalagi, tambah Purnomo, beragam ancaman non tradisional kini makin tersebar pula seperti terorisme, separatisme yang memerlukan penanganan berupa pengerahan pasukan ke wilayah sasaran dengan cepat.
Dalam Operasi Militer Selain Perang helikopter juga bisa digunakan untuk pemetaan wilayah bencana, mengangkut bantuan kemanusiaan dan mengungsikan warga di lokasi bencana.
"Jadi, dengan adanya helikopter ini sangat bermanfaat sekali," kata Menhan.
Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menambahkan keberadaan helikopter itu bisa digunakan pula untuk pengamanan perbatasan, baik untuk pemantauan, maupun pengerahan pasukan dan logistiknya.
"Helikopter ini juga bisa digunakan sebagi helikopter serbu dan angkut pasukan pada jumlah tertentu misalnya dalam rangka pengamanan perbatasan," katanya.
Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan Mi-17 memiliki daya angkut cukup besar.
"TNI Angkatan Darat menargetkan 18 unit Mi-17 yang bermarkas di Skuadron 31 Heli Serbu sehingga satu batalyon pasukan dapat diangkut dalam waktu bersamaan," tuturnya.
Ia menambahkan daya angkut Mi-17 lebih besar dibandingkan Helikopter jenis Bell yang hanya mampu mengangkut 1/3 dari kekuatan satu batalyon.
"Jadi helikopter ini sangat efektif apalagi TNI Angkatan Darat lebih banyak gelaran kekuatan di daerah perbatasan, daratan dan pegunungan," ujar Pramono.
Sementara itu Dubes Rusia untuk RI Alexander Ivanov mengatakan pengadaan helikopter Mi-17 itu menggunakan "state loan" yang diberikan Pemerintah Rusia kepada Indonesia.
"Besarnya `state loan` itu adalah 56 juta dolar AS dengan persyaratan yang sangat ringan dan menguntungkan Indonesia mengingat Indonesia merupakan mitra yang baik," katanya.
Enam helikopter Mi-17 V5 akan ditempatkan di Skuadron Udara Serbu Pusperbad Semarang.
0
Sempat terjadi cekcok karena dirinya mengaku membawa tiket. Saat petugas menyuruh menunjukan tiket, oknum TNI ini mengelak dan terus berlari sehingga ia diturunkan. Sebelumnya petugas mendapati dua orang penumpang dengan menggunakan tiket kedaluwarsa. Petugas pun menurunkan penumpang tersebut.
Wakil Kepala Stasiun Tawang Totok Supriyanto mengatakan razia digelar untuk menekan adanya pemudik. RAzia juga bertujuan memberikan kenyamanan kepada pemudik. PT KAI akan menindak tegas baik warga maupun oknum Polri ataupun TNI yang tak bertiket. Rencananya razia akan rutin dan digelar mendadak.(JUM)
yahoo.com
0
Sebuah gunung berapi raksasa di dasar laut di Sangihe, Sulawesi Utara dipetakan oleh ekspedisi gabungan ahli dari Amerika Serikat dan Indonesia.
Gunung ini diperkirakan memiliki ketinggian 10 ribu kaki atau lebih dari 3.000 meter.
Para peneliti menggunakan sistem sonar dan peralatan robotik, remotely operated vehicle (ROV) yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi -- untuk mengeksplorasi dasar laut Sulawesi.
"Ini gunung api yang besar, lebih tinggi dari gunung lain di Indonesia, kecuali tiga atau empat lainnya," kata Jim Holden, kepal peneliti Amerika Serikat, seperti dimuat laman Guardian.
Para ilmuwan berharap peta dan video yang dihasilkan akan jadi batu pijakan bagi peneliti lain untuk melanjutkan temuan yang masih awal ini
Penemuan gunung bawah laut di perairan Indonesia ini bukan kali pertamanya.
Mei 2009 lalu, gunung api raksasa berdiameter 50 kilometer dengan ketinggian 4.600 meter ditemukan di kawasan perairan barat Sumatera.
Belum dipastikan apakah gunung ini aktif. Namun jika benar, "Ini bisa sangat berbahaya," kata ahli geologi kelautan BPPT, Yusuf Surachman Djajadihardja, seperti dimuat laman Ninemsn.com.au. Puncak gunung ini berada di 1.380 meter di bawah laut. (umi) • VIVAnews
for pict
sumber
Gunung ini diperkirakan memiliki ketinggian 10 ribu kaki atau lebih dari 3.000 meter.
Para peneliti menggunakan sistem sonar dan peralatan robotik, remotely operated vehicle (ROV) yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi -- untuk mengeksplorasi dasar laut Sulawesi.
"Ini gunung api yang besar, lebih tinggi dari gunung lain di Indonesia, kecuali tiga atau empat lainnya," kata Jim Holden, kepal peneliti Amerika Serikat, seperti dimuat laman Guardian.
Para ilmuwan berharap peta dan video yang dihasilkan akan jadi batu pijakan bagi peneliti lain untuk melanjutkan temuan yang masih awal ini
Penemuan gunung bawah laut di perairan Indonesia ini bukan kali pertamanya.
Mei 2009 lalu, gunung api raksasa berdiameter 50 kilometer dengan ketinggian 4.600 meter ditemukan di kawasan perairan barat Sumatera.
Belum dipastikan apakah gunung ini aktif. Namun jika benar, "Ini bisa sangat berbahaya," kata ahli geologi kelautan BPPT, Yusuf Surachman Djajadihardja, seperti dimuat laman Ninemsn.com.au. Puncak gunung ini berada di 1.380 meter di bawah laut. (umi) • VIVAnews
for pict
sumber
0
MUNGKIN masih banyak dari kalian yang beranggapan bahwa Indonesia hingga saat ini baru dipimpin oleh enam presiden, yaitu Soekarno,
Soeharto, B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hal itu ternyata keliru. Indonesia, menurut catatan sejarah, hingga saat ini sebenarnya sudah dipimpin oleh delapan presiden. Lho, kok bisa? Lalu siapa dua orang lagi yang pernah memimpin Indonesia?
Dua tokoh yang terlewat itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat. Keduanya tidak disebut, bisa karena alpa, tetapi mungkin juga disengaja. Sjafruddin Prawiranegara adalah Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Presiden Soekarno dan Moh. Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua, sedangkan Mr. Assaat adalah Presiden RI saat republik ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (1949)
Pada tanggal 19 Desember 1948, saat Belanda melakukan agresi militer II dengan menyerang dan menguasai ibu kota RI saat itu di Yogyakarta, mereka berhasil menangkap dan menahan Presiden Soekarno, Moh. Hatta, serta para pemimpin Indonesia lainnya untuk kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Kabar penangkapan terhadap Soekarno dan para pemimpin Indonesia itu terdengar oleh Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat.
Mr. Sjafruddin Prawiranegara
Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Sjafrudin mengusulkan dibentuknya pemerintahan darurat untuk meneruskan pemerintah RI. Padahal, saat itu Soekarno - Hatta mengirimkan telegram berbunyi, "Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta. Djika dalam keadaan pemerintah tidak dapat mendjalankan kewajibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra".
Namun saat itu telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi. Meski demikian, ternyata pada saat bersamaan Sjafruddin Prawiranegara telah mengambil inisiatif yang senada. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr. T.M. Hasan menyetujui usul itu "demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara".
Pada 22 Desember 1948, di Halaban, sekitar 15 km dari Payakumbuh, PDRI "diproklamasikan" . Sjafruddin duduk sebagai ketua/presiden merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri, ad. interim. Kabinatenya dibantu Mr. T.M. Hasan, Mr. S.M. Rasjid, Mr. Lukman Hakim, Ir. Mananti Sitompul, Ir. Indracahya, dan Marjono Danubroto. Adapun Jenderal Sudirman tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.
Sjafruddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia.
Mr. Assaat
Dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda, 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia. Negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain.
Karena Soekarno dan Moh. Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka berarti terjadi kekosongan pimpinan pada Republik Indonesia.
Assaat adalah Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Peran Assaat sangat penting. Kalau tidak ada RI saat itu, berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang dan kemudian muncul lagi. Namun, dengan mengakui keberadaan RI dalam RIS yang hanya beberapa bulan, tampak bahwa sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 tidak pernah terputus sampai kini. Kita ketahui bahwa kemudian RIS melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950. Itu berarti, Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI sekitar sembilan bulan.
Dengan demikian, SBY adalah presiden RI yang ke-8. Urutan Presiden RI adalah sebagai berikut: Soekarno (diselingi oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat), Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
SUMBER
Soeharto, B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hal itu ternyata keliru. Indonesia, menurut catatan sejarah, hingga saat ini sebenarnya sudah dipimpin oleh delapan presiden. Lho, kok bisa? Lalu siapa dua orang lagi yang pernah memimpin Indonesia?
Dua tokoh yang terlewat itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat. Keduanya tidak disebut, bisa karena alpa, tetapi mungkin juga disengaja. Sjafruddin Prawiranegara adalah Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Presiden Soekarno dan Moh. Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua, sedangkan Mr. Assaat adalah Presiden RI saat republik ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (1949)
Pada tanggal 19 Desember 1948, saat Belanda melakukan agresi militer II dengan menyerang dan menguasai ibu kota RI saat itu di Yogyakarta, mereka berhasil menangkap dan menahan Presiden Soekarno, Moh. Hatta, serta para pemimpin Indonesia lainnya untuk kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Kabar penangkapan terhadap Soekarno dan para pemimpin Indonesia itu terdengar oleh Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat.
Mr. Sjafruddin Prawiranegara
Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Sjafrudin mengusulkan dibentuknya pemerintahan darurat untuk meneruskan pemerintah RI. Padahal, saat itu Soekarno - Hatta mengirimkan telegram berbunyi, "Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta. Djika dalam keadaan pemerintah tidak dapat mendjalankan kewajibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra".
Namun saat itu telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi. Meski demikian, ternyata pada saat bersamaan Sjafruddin Prawiranegara telah mengambil inisiatif yang senada. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr. T.M. Hasan menyetujui usul itu "demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara".
Pada 22 Desember 1948, di Halaban, sekitar 15 km dari Payakumbuh, PDRI "diproklamasikan" . Sjafruddin duduk sebagai ketua/presiden merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri, ad. interim. Kabinatenya dibantu Mr. T.M. Hasan, Mr. S.M. Rasjid, Mr. Lukman Hakim, Ir. Mananti Sitompul, Ir. Indracahya, dan Marjono Danubroto. Adapun Jenderal Sudirman tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.
Sjafruddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia.
Mr. Assaat
Dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda, 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia. Negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain.
Karena Soekarno dan Moh. Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka berarti terjadi kekosongan pimpinan pada Republik Indonesia.
Assaat adalah Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Peran Assaat sangat penting. Kalau tidak ada RI saat itu, berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang dan kemudian muncul lagi. Namun, dengan mengakui keberadaan RI dalam RIS yang hanya beberapa bulan, tampak bahwa sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 tidak pernah terputus sampai kini. Kita ketahui bahwa kemudian RIS melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950. Itu berarti, Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI sekitar sembilan bulan.
Dengan demikian, SBY adalah presiden RI yang ke-8. Urutan Presiden RI adalah sebagai berikut: Soekarno (diselingi oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat), Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
SUMBER
0
Bisa jadi orang ini tipe mencari tantangan, bisa jadi juga tipe orang yang mencari sensasi agar tenar, tapi yang jelas apa yang dilakukannya sungguh nekat sekali. Bagaimana tidak pria remaja ini berani mencukur bulu jenggotnya dengan api dari korek api.
cukur janggut dengan api
Melihatnya saja serem sekali, apa lagi sanggup melakukannya duh cari penyakit, bisa bisa jadi daging panggang. coba aja perhatikan foto-foto berikut ini:
Serem sekali yah, mending beli silet pencukur aman dan nggak beresiko Kalau Anda bagaimana, apakah suka dengan hal yang beresiko?
SUMBER
cukur janggut dengan api
Melihatnya saja serem sekali, apa lagi sanggup melakukannya duh cari penyakit, bisa bisa jadi daging panggang. coba aja perhatikan foto-foto berikut ini:
Serem sekali yah, mending beli silet pencukur aman dan nggak beresiko Kalau Anda bagaimana, apakah suka dengan hal yang beresiko?
SUMBER
